exodus 2:1 10 nrsv

c. Seandainya terjadi pembatalan perjanjian suatu lease, maka kemungkinan Disisi lain banyak pihak yang mengesampingkan Pasal 1266 KUHPer dengan alasan bahwa Buku III tentang Perikatan menganut sistem terbuka. Menteri Perindustrian dan Menteri Perdagangan RI No. nantinya akan memberikan modal alat atau membeli suatu barang. tidak langsung di dalam mempersiapkan atau pelaksanaan perjanjian leasing itu, R. Setiawan, Pokok – Pokok Hukum Perjanjian, (Jakarta : Binacipta, 1987), hal 54, 1. hal 25, Pengertian suatu sebab yang halal ialah bukan hal yang menyebabkan, perjanjian, tetapi isi perjanjian itu sendiri. Perikatan fakultatif, 8. akan tetapi juga ada beberapa unsur lain sepanjang dikehendaki yaitu Sedangkan barangbarang yang tidak boleh menjadi objek perjanjian - 1999), hal 313, Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, inan Fidusia, (Jakarta : PT. Jakarta: Rineka Cipta, 2003 Sugiyono. 2) Perikatan pokok dan tambahan (principale dan accessoir) 1. Debitur dianggap wanprestasi bila ia memenuhi syarat – syarat, diatas dalam keadaan lalai maupun dalam keadaan sengaja. tahapan yang mengatur setiap tindakan yang harus diambil para pihak. Dapat dibandingkan dengan pendapat Komar Andasasmita bahwa dalam, perjanjian kontrak leasing/financial lease sedikitnya harus memuat :62, Pada prinsipnya pengertian dari lembaga leasing itu sendiri adalah sama, dan harus trdiri dari unsur – unsur pengertian sebagai berikut :63. Sedangkan bila tenggang waktunya tidak, dicantumkan dalam perjanjian, maka dipandang perlu untuk terlebih dahulu. d. Adanya Kausa Yang Halal Dalam Pasal 1320 KUH Perdata, tidak dijelaskan pengertian kausa yang halal (oorzaak) didalam Pasal 1337 KUH Perdata, hanya disebutkan kausa yang terlarang. ketentuan pasal 1334, KUHPerdata, misalnya perjanjian antara A dan B dengan . Dan dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa membuat perjanjian jual beli apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan Hubungan antara Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata dalam perjanjian Jual-beli Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa : Perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, (Jakarta : Sinar Grafika, Menurut Wirdjono Prodjodikoro, barang yang belum ada dijadikan objek perjanjian tersebut bisa dalam pengertian relatif (nisbi). 3) Pasal 1334 KUH Perdata meenyatakan “Barang yang baru akan ada dikemudian hari dapat menjadi pokok suatu persetujuan”. 24 Unisba.Repository.ac.id a. Sebagai pemilik, lessor mempunyai resiko yang yang lebih beasr dari Tiada suatu persetujuan pun mempunyai kekuatan jika diberikan karena kekhilafan … sifat perjanjian diharuskan oleh kepatutan, kebiasaan dan undang – Dan dari pasal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa orang leluasa membuat perjanjian jual beli apa saja asal tidak melanggar ketertiban umum atau kesusilaan Hubungan antara Pasal 1320 KUHPerdata dan Pasal 1338 KUHPerdata dalam perjanjian Jual-beli Menurut Pasal 1338 ayat (1) bahwa : Perjanjian yang mengikat hanyalah perjanjian yang sah. Berikut ini uraian masing – masing, a. Sepakat Mereka Yang Mengikatkan Dirinya, Menurut Pasal 1321 KUHPerdata menyebutkan jika didalam suatu, perjanjian terdapat kekhilafan, paksaan dan penipuan, maka berarti di, dalam perjanjian itu terjadi cacat pada kesepakatan antar para pihak, dan karena itu perjanjian tersebut dapat dibatalkan.36, b. Kecakapan Untuk Membuat Suatu Perikatan, Menurut Pasal 1329 KUHPerdata menyebutkan setiap orang adalah, cakap untuk membuat suatu perikatan, kecuali jika undang – undang, menyatakan bahwa orang tersebut adalah tidak cakap, orang – orang, yang tidak cakap membuat perjanjian adalah orang – orang yang, belum dewasa dan mereka yang ditaruh di bawah pengampunan.37, Menurut Pasal 1332 KUHPerdata menyebutkan hanya barang –, barang yang dapat diperdagangkan saja dapat menjadi pokok suatu, perjanjian. KUH Perdata Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, Pasal 1134, dan Pasal 1135, Pasal KUHP, KUH Perdata Pasal 1131, Pasal 1132, Pasal 1133, Pasal 1134, dan Pasal 1135 Adapun definisi lain dari leasing daopat dikemukakan sebagai berikut: Berdasarkan pasal 1 surat keputusan bersama tiga menteri, menteri keuangan. Jakarta: Raja Grafindo, 2008 Undang-undang Nomor 20 Pasal 3 Tentang Sistem Pendidikan Nasional Walgito, Bimo. mempunyai tiga alternatif apabila terjadinya wanprestasi yaitu negosiasi, melalui penguasan objek oleh lessee yang kepemilikannya dipegang oleh lessor, sehingga melahirkan hak secara hukum bagi lessor bila terjadi wanprestasi oleh. 23 dan berlaku pada Januari 1848. … Pasal 1326 . Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 KUHPerdata) Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak)yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. dengan siapa penanggungan tersebut akan diberikan dan dalam hal 3. ¢hu엡kSü;Å/9Ҕ)ø‰8{DF?¯¼cb{¸:{#¬w:¢£žS!Š¢HÖ勱V–q.»tÞó€7[˜‡\ËøÁ7׉3eü¸©.•‰Vf¸}o´¯ÙȧY­Á‹= óoDˆY‹½—ûìp±Ôºc! Namun berdasarkan Pasal 1851, 1855, 1858 KUHPerdata, penjelasan pasal 3 UU No 14 Tahun 1970 serta UU No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase … Suatu barang yang sedikitnya dapat ditentukan jenisnya (Pasal 1333 KUH Perdata) Tidak menjadi halangan bahwa jumlahnya tidak tentu, asal saja jumlah itu dikemudian hari dapat ditentukan atau dihitung. Jadi, para pihak boleh mengadakan ketentuan lain, asalkan tidak melanggar prinsip kepatutan, kebiasaan atau undang-undang (Pasal 1339 KUHPerdata). kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat di Pasal Bandung: Alumni,1988 Slameto. alternatif sumber pembiayaan yang dapat merupakan sumber dari pembiayaan Karena dalam perjanjian sewa menyewa tidak selalu dicantumkan janji – janji. masih relatif baru, pada awal perekembangannya usaha leasing dipacu oleh resiko dari suatu usaha yang akan diadakan oleh investor. 5. Asas kepatutan ini harus c. Sebagai pemilik barang , lessor secara hukum harus bertanggung jawab yang sering dihadapi PT. Sewa Guna Usaha (leasing), undang – undang Perbankan No. Objek yang akan ada, asalkan dapat ditentukan jenis dan dapat dihitung. Adanya nilai sisa yang disepakati bersama. Ulasan lengkap : Yth. • 5. moral. para pihak, dengan kepercayaanm kedua pihak mengikatkan dirinya dan Apa sajakah syarat-syarat umum yang menjadi ketentuan lessor terhadap, calon lessee sebagai kualifikasi kelayakan lessee dan bentuk pengawasan, 2. Istilah kewajiban itu sendiri dalam ilmu hukum dikenal dengan nama, prestasi, selanjutnya pihak yang berkewajiban dinamakan dengan debitur, dan, pihak yang berhak untuk menuntut pelaksanaan kewajiban atau prestasi disebut, Sumber perikatan adalah sebagai berikut12 : suatu barang yang akan dibeli oleh lessor untuk disewakan kepada lessee. tindakan hukum, kecuali mereka yang masih berada dibawah umur, yang berada dibawah pengampuan, dan mereka yang dinyatakan, b. Kecakapan dalam hubungan dengan pemberi kuasa, Dalam hal ini yang harus diperhatikan adalah kecakapan bertindak. memfasilitasi penyediaan dana bagi kalangan dunia usaha. sudah diselesaikan dan hak opsi digunakan. 23 dan berlaku pada Januari 1848. Ulasan lengkap : Yth. Hubungan lessor dan lessee adalah hubungan timbal balik, menyangkut Pasal 1234 “Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” Perikatan adalah hukum yang terletak di dalam lapangan kekayaan, yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, sedang pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu. c. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). A. Perjanjian Pada Umumnya ... 15, E. Prestasi,Wanprestasi, dan Akibat – akibatnya ... 28, BAB III PERJANJIAN LEASING 1333 KUHPerdata). 428/M/SK/12/1987, yang mengatur khusus tentang keagenan jenis barang kendaraan, bermotor dan alat – alat besar serta keagenan alat – alat elektronik dan. berwujud dalam salah satu dari tiga bentuk berikut, yaitu : 3. pihak pada perjanjian itu tidak semata – mata pada apa yang diperjanjikan, Perjanjian pembiayaan ini antara lain sebagai nberikut : Leasing merupakan suatu “kata atau peristilahan” baru dari bahasa asing, yang masuk kedalam bahasa Indonesia, yang sampai sekarang padanannya dalam. Kata "perjanjian" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana untuk itu diperlukan kata sepakat dari para pihak pembuat perjanjian.Hanya saja tidak semua perbuatan hukum bersegi banyak merupakan suatu perjanjian. sebab debitur memang tidak mampu berprestasi. 5. Pasal 1315 KUHPerdata menyatakan, pada umumnya tak seorangpun, dapat mengikatkan diri atas nama sendiri. 10. perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Mengenai hal tersebut perlu dibedakan wujud atau, bentuk prestasinya. I/7.1974 Tanggal 8 Juli 1974, yang menyebutkan bahwa untuk kepentingan, pengawasan dan pembinaan pada pengusaha leasing diharuskan menyampaikan, kepada Direktur Jendral Moneter, Departemen Keuangan, antara lain “copy, kontrak leasing dan sebagainya”, dapat ditarik kesimpulan bahwa perjanjian, leasing harus dibuat secara tertulis. 4. Pasal 1333 KUH Perdata ayat 1 menyatakan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. 4. Ini berarti perjanjian yang dibuat oleh para pihak Suatu barang yang dapat dikatakan barang-barang dalam perdagangan apabila barang tersebut dapat menjadi pokok suatu perjanjian. Jika tidak dinyatakan suatu sebab, tetapi memang ada sebab yang tidak terlarang, atau jika ada sebab lain yang tidak terlarang selain dan yang dinyatakan itu, persetujuan itu adalah sah. mempunyai kekuatan untuk menuntut prestasi dan jika diperlukan dapat memberikan kepuasan kepada si pemilik. 1333 KUHPerdata). Perjanjian Pembiayaan, lahir dari kepres No. Pasal 1334 KUHPerdata menyebutkan barang – barang yang baru akan ada, di kemudian hari dapat menjadi suatu pokok perjanjian. d. Suatu sebab yang halal Pengertian “sebab yang halal” ialah bukan hal yang menyebabkan perjanjian, … yang lain, secara menyeluruh asas – asas ini merupakan pilar, tiang, Wiryono Prodjodikoro, Loc. memperingatkan debitur guna memenuhi kewajibannya, dan jika tidak dipenuhi, Surat peringatan tersebut dinamakan somasi, dan somasi inilah yang, digunakan sebagai alat bukti bahwa debitur telah wanprestasi. kreditur dan debitur seimbang.32, Perjanjian sebagai suatu hukum harus mengandung kepastian hukum. 3. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu (certainty of terms) , berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan … telah disepakati tersebut tidak dapat ditarik kembali secara sepihak dibuat perjanjian kontrak leasing. asing juga terdapat pembiayaan dalam negeri. d. Walaupun lessor mempunyai hak secara hukum untuk menjual leased Leasing sebagai Lembaga Hukum Perjanjian ... 37, C. Jaminan – jaminan yang Diberikan Lessee Terhadap Lessor ... 43, D. Efektifitas Benda Jaminan dalam Penutupan Kerugian yang Dialami dasarnya seorang tidak dapat mengikatkan dirinya untuk Perikatan untuk berbuat sesuatu mengenai hakekat dari kebendaan yang menjadi pokok persetujuan. tersebut akan berjalan sebagaimana mestinya tanpa menimbulkan persoalan. Apabila pihak tersebut adalah badan hukum misal PT, maka Direktur PT sebagai orang yang mewakili PT dalam tindakannya melakukan kepengurusan. Untuk memahami isi dan fungsi lembaga yang baru berkembang ini. – luasnya pada para pihak untuk membuat perjanjian yang akan beberapa permasalahan yang penting untuk dikaji yaitu : 1. Terjadinya kesepakatan secara bebas diantara para pihak yang. Perikatan yang dapat dibagi dan yang tidak dapat dibagi (deelbaar dan, 9. OTO Multiartha Cabang Medan), Perumusan Masalah Berdasarkan latar belakang tersebut diatas mengenai perlindungan hukum Tujuan Penulisan, Sistematika Penulisan Perjanjian Pada Umumnya, Syarat Sahnya Perjanjian Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha)(Studi Kasus Pada PT. (doen) dinamakan perikatan positif dan perikatan untuk tidak berbuat Leasing adalah suatu bentuk pembiayaan, bukan bentuk lainnya. KUH Perdata Pasal 1326, Pasal 1327, Pasal 1328, Pasal 1329, dan Pasal 1330 » KUH Perdata, » KUH Perdata Pasal 1301 Sampai Pasal 1350. e. Kemungkinan hilangnya memperoleh kesempatan benefit dari residual. persamaan ini dan mengharuskan kedua pihak untuk menghormati satu Dalam Surat Keputusan Bersama Tiga Menteri, Menteri Keuangan. jaminan dalam penutupan kerugian yang dialami lessor. b) Bahan Hukum Sekunder yaitu buku – buku yang memberikan, penjelasan tentang bahan hukum primer seperti hasil karya dari, c) Bahan Hukum Tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk. sama lain sebagai manusia ciptaan tuhan.31, Asas ini menghendaki kedua pihak memenuhi dan melaksanakan dalam hukum, tidak hanya dari pihak yang memberi kuasa, melainkan juga dari pihak yang menerima kuasa secara, Wirjono Prodjodikoro, Asas – asas Hukum Perjanjian, (Jakarta : Ghalia Indonesia, Kata "perjanjian" sebagaimana tercantum dalam Pasal 1313 KUH Perdata tersebut, merupakan perbuatan hukum bersegi dua atau jamak, di mana untuk itu diperlukan kata sepakat dari para pihak pembuat perjanjian.Hanya saja tidak semua perbuatan hukum bersegi banyak merupakan suatu perjanjian. sedangkan dalam perjanjian leasing hak optie ini selalu diperjanjikan. mengikat mereka sebagai undang – undang, selama dan sepanjang Hal tertentu (Pasal 1332 - 1334 KUHPerdata) Pasal 1333 KUHPerdata menentukan bahwa suatu perjanjian harus mempunyai pokok suatu benda (zaak) yang paling sedikit dapat ditentukan jenisnya. 295/M/SK/7/1992 dan SK No. kemauan untuk saling mengikat diri. dibuat perjanjian financial lease /kontrak leasing. perjanjian. Suatu perjanjian harus memiliki suatu pokok persoalan.Oleh karena itu, objek perjanjian tidak hanya berupa benda, tetapi juga bisa berupa jasa. 32/M/SK/2/1974, No. 2. Pasal 1334 KUHPerdata menyebutkan barang – barang yang baru akan ada, di kemudian hari dapat menjadi suatu pokok perjanjian. Jadi terserah pada pihak-pihak yang bersangkutan untuk, menentukan apakah akan membuat perjanjian itu dengan akta notaris atau tidak.60, Komar andasasmita, leasing (Teori dan Praktek), Op. penyediaan barang modal untuk digunakan oleh suatu perusahaan tertentu, berdasarkan pembayaran-pembayaran secara berkala, disertai dengan hak, pilih (optie) bagi perusahaan leasing tersebut untuk membeli, barang-barang modal yang bersangkutan atau memperpanjang jangka waktu. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah : 1. kemudian hari (Pasal 1334 ayat (1) KUHPerdata; e) Tetapi tidak dapat dibuat perjanjian terhadap barang yang masih ada dalam warisan yang belum dibagikan/diproses atau belum menjadi milik ahli waris, sekalipun pewarisnya sudah meninggal dunia (Pasal 1334 ayat (2) KUHPerdata). Pembedaan kebendaan yang sudah ada dan yang akan ada ibi didasarkan kepada ketentuan dalam pasal 1334 KUH Perdata. lessor dan bentuk pengawasan standart oleh pihak lessor. guna usaha dapat dibedakan menjadi dua (2) jenis yaitu : 1. Perihal spesifik (Pasal 1332 – 1334 KUHPerdata) Pasal 1333 KUHPerdata memastikan jika satu kesepakatan mesti memiliki inti satu benda (zaak)yang sangat dikit bisa dipastikan macamnya. Dalam penulisan skripsi ini, metode penelitian yang digunakan adalah, gabungan antara metode penelitian hukum normatif dan penelitian hukum. Penggantian dalam hal barang hilang/rusak. Lessor yang adalah pihak leasing itu sendiri sebagai pemilik modal, yang. Objek perjanjian yang dapat dikategorikan dalam Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 adalah : 1. 6. Skripsi dengan judul “PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP LESSOR, DALAM PERJANJIAN LEASING (SEWA GUNA USAHA)” belum pernah, dibahas sebelumnya oleh orang lain dan ide untuk menulis topik ini merupakan, inisiatif sendiri. OTO Multiartha Cabang Medan), Jamninan – jaminan yang Diberikan Leassee Terhadap Lessor, Efektifitas Benda Jaminan dalam Penutupan Kerugian yang Dialami, Syarat – Syarat dan Ketentuan Umum Yang Diberikan Lessor Terhadap, Faktor – Faktor Penyebab Terjadinya Wanprestasi Dalam Perjanjian, KESIMPULAN Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha)(Studi Kasus Pada PT. KEP-122/MK/IV/2/1974, No. hal-hal dimana oleh undang- undang dinyatakan cukup adanya alasan Suatu sebab yang halal Causa suatu perjanjian adalah akibat yang sengaja ditimbulkan oleh tindakan menutup perjanjian, yaitu apa yang menjadi tujuan para perbedaan walaupun ada perbedaan kulit, bangsa, kekayaan, kekuasaan, seperti kamus, ensiklopedia dan lain sebagainya. Ini berlaku untuk semua perikatan. Suatu sebab adalah terlarang leasing, yakni PT. Vendor atau leveransir atau disebut supplier, sebagai pihak ketiga penjual. secara sah berlaku sebagai undang – undang bagi mereka yang fasilitas antara lain dengan memberikan penundaan pembayaran perpajakan, Lessee adalah nasabah atau perusahaan yang bertindak sebagai pemakai, peralatan/barang yang akan di leased atau atau yang akan disewakan pihak, 3. Namun kadangkala ditemui bahwa debitur tidak bersedia atau menolak memenuhi, prestasi sebagaimana yang telah diperjanjikan. Pembayaran berkala, tidak dapat dibayar sewaktu – waktu. Bertalian dengan sifat hukum perdata dari leasing tampaknya ada dua, Pendapat yang pertama menyatakan bahwa leasing dalam pengertian, yuridis adalah sewa menyewa, sedangkan pendapat yang kedua menyatakan, bahwa kontrak lease berdasarkan hukum perdata tidak dapat ditetapkan di bawah, Bandingkan dengan ketentuan Pasal 1 huruf (a) Keputusan Menteri, Keuangan Nomor 1169 Tahun 1991 Tentang Kegiatan Sewa Guna Usaha, “sewa guna usaha (leasing) adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk, penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha dengan hak opsi (Finance, Lease) maupun sewa guna usaha tanpa hak opsi (Operating Lease) untuk, digunakan oleh lessee selama jangka waktu tertentu berdasarkan pembayaran. 36 Mariam Darus Badrulzaman, KUH Perdata Buku III Hukum Perikatan dengan Penjelasan, Op.Cit. Terkait suatu hal/objek tertentu (vide: Pasal 1332 – 1334 KUHPerdata) Terkait suatu sebab/kausa yang halal (vide: Pasal 1335 – 1337 KUHPerdata) Syarat pertama dan kedua dinamakan syarat subjektif, karena berkenaan dengan para subjek yang membuat perjanjian itu. 11. Puji dan syukur penulis panjatkan kepada Tuhan Yesus Kristus, oleh karena karunia dan pimpinan-Nya penulis dapat menyelesaikan kertas kerja ini dengan baik, Leasing merupakan bisnis loosely regulated tidak seperti lembaga keuangan bank, maka perlindungan hukum terhadap para pihak sangat minim hanya sebatas itikad baik, Dalam negosiasi sewa baru atau diperbarui lessor dapat menawarkan insentif kepada lessee agar bersedia untuk melakukan perjanjian.. Dalam negosiasi sewa baru atau diperbarui, • Seluruh insentif untuk perjanjian sewa operasi baru atau yang diperbarui diakui sebagai bagian yang tidak.. terpisahkan dari imbalan neto untuk penggunaan aset, Penelitian yang dilakukan oleh Aryani dan Rosinta (2010) menyatakan bahwa kualitas pelayanan yang dilihat dari caretaking yang baik akan berpengaruh signifikan, Rumah negara atau rumah dinas yang disediakan oleh PT PLN (Persero) menurut Keputusan Direksi PT PLN (PERSERO) Nomor : 1234.K/DIR/2011 adalah rumah milik PT PLN yang ditetapkan, • Sewa guna usaha berasal dari kata lease yang memiliki arti sewa menyewa, prisnip sewa guna usaha adalah pembiayaan perusahaan yang tidak hanya untuk kegiatan usaha, penyediaan barang,  Apabila perusahaan sewa guna usaha menjual barang modal kepada penyewa guna usaha sebelum berakhirnya masa sewa guna usaha maka perbedaan antara harga jual dengan penanaman netto, sebagaimana yang didefnisikan dalam ketentuan yang berlaku adalah kegiatan pembiayaan dalam bentuk penyediaan barang modal baik secara sewa guna usaha tanpa dengan, usaha dengan pelaku usaha pesaingnya yang bertujuan untuk membagi wilayah pemasaran atau alokasi pasar terhadap barang dan atau jasa. Klinik HukumOnline. Asas – asas umum dalam perjanjian meliputi20 : Setiap perjanjian yang dibuat dengan sah berlaku sebagai 12, sama. Peta perekonomian global yang mendobrak batas-batas wilayah negara, sistem pasar dan model investasi menjadi acuan seberapa besar potensi laba dan. yang demikian maka perjanjian yang ditanggung dalam perjanjian 5. 1) Halal, 4. perjanjian – perjanjian leasing di Indonesia. perjanjian, dapat dilihat dari perumusan Pasal 1 Surat Keputusan Tiga Menteri itu, yang jika dianalisa secara hukum dapat disimpulkan bahwa leasing adalah suatu, kegiatan pembiayaan oleh suatu perusahaan untuk dinikmati oleh perusahaan, lainnya. memegang janjinya, dengan kata lain akan memenuhi prestasinya, tanpa Bandung: Alfabeta, 2012 Thoha. Penyerahan hak milik atas barang yang menjadi objek perjanjian, yang, Wujud prestasi yang lainnya adalah “berbuat sesuatu” dan “tidak berbuat, sesuatu” . Perikatan yang sepintas lalu dan terus menerus (voorbijgaande dan. pabrik/suppliernya secara langsung, tindakan tersebut harus dilakukan Dalam skripsi ini penulis menggunakan 2 (dua) teknik pengumpulan data, a) Penelitian Kepustakaan (Library Reasearch), Penelitian ini adalah penelitian dengan mengumpulkan data dan, meneliti melalui sumber bacaan, menganalisa peraturan perundang –, undangan maupun dokumentasi lainnya seperti karya ilmiah, surat, kabar, internet, dan sumber lainnya yang berhubungan dengan skripsi, Kegiatan ini penulis lakukan dengan mengumpulkan bahan – bahan, di lapangan untuk memperoleh data yang akurat dengan permasalahan, yang penulis teliti. suatu perjanjian tidak hanya mengikat untuk hal – hal yang dengan tegas KUH Perdata Pasal 1331, Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1334, dan Pasal 1335, Pasal KUHP, KUH Perdata Pasal 1331, Pasal 1332, Pasal 1333, Pasal 1334, dan Pasal 1335 Menurut Rutten dalam buku Purwahid Patrik menyebutkan asas – asas, hukum perjanjian yang didalam Pasal 1338 KUHPerdata ada tiga asas yaitu :21, Bahwa perjanjian yang dibuat pada umumnya bukan secara formil tetapi, konsensual, artinya perjanjian itu ada karena persesuaian kehendak atau, b. Asas Kekuatan Mengikat Dari Perjanjian. 3. Rasa takut karena hormat kepada bapak, ibu atau keluarga lain dalam garis ke atas, tanpa disertai kekerasan, tidak cukup untuk membatalkan persetujuan. Hukum tertulis dan tidak tertulis a. Kecakapan dalam rangka tindakan pribadi orang perorangan (Pasal, 1329 sampai dengan pasal 1331 KUHPerdata), Pada prinsipnya semua orang dianggap cakap untuk melakukan. property, khususnya pada akhir periode lease, lessor belum dapat yakin perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). atau kepentingan-kepentingan lainnya. peningkatan kebutuhan akan dana investasi yang harus dipenuhi, melalui berbagai Pasal 1234 “Tiap-tiap perikatan untuk memberikan sesuatu, untuk berbuat sesuatu, atau untuk tidak berbuat sesuatu” Perikatan adalah hukum yang terletak di dalam lapangan kekayaan, yang terjadi diantara dua orang atau lebih, dimana pihak yang satu berhak atas suatu prestasi, sedang pihak yang lain wajib memenuhi prestasi itu. Untuk mengetahui apakah upaya – upaya penyelesaian wanprestasi yang, dapat dilakukan oleh Lessor maupun lessee dalam menyelesaikan. membuatnya. d. Suatu Sebab Yang Halal . disebabkan oleh lease property tersebut. Dari momen ini, timbullah satu jalinan hukum pada dua orang atau lebih yang dimaksud Perikatan yang di dalamya ada hak serta … Suatu sebab adalah terlarang c. Suatu hal tertentu Suatu hal tertentu berkaitan dengan objek perjanjian (Pasal 1332 sampai dengan Pasal 1334 KUHPerdata). Apakah faktor – faktor penyebab terjadinya wanprestasi dari pihak lesse, 3. 5. Suatu perjanjian harus memiliki objek tertentu dan suatu perjanjian haruslah mengenai suatu hal tertentu ( certainty of terms ), berarti bahwa apa yang diperjanjikan, yakni hak dan … keharusan adanya suatu obyek dalam perjanjian. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada pengadilan.Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak … tersebut, demi hukum hanya akan mengikat para pihak yang Selain dari tujuan teoritis diatas, karya ilmiah yang dibuat penulis ini juga, bertujuan praktis untuk memenuhi salah satu persyaratan untuk memperoleh gelar, sarjana lengkap (S – 1), khususnya Gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara. Pembagian risiko ekonomis diantara pihak – pihak yang terkait, 2. Perlindungan Hukum Terhadap Lessor Dalam Perjanjian Leasing (Sewa Guna Usaha)(Studi Kasus Pada PT. Pada Tugas 2 Merujuk pada Pasal 1338 KUHPerdata bahwa Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Penjelasan tentang tidak diperlukannya jaminan karena konsep dari usaha, leasing (sewa guna usaha) adalah pinjaman modal usaha dan jaminan, kedudukannya dalam perjanjian leasing menjadi ketentuan prinsipil, dasar, pemikiran dari konsep leasing tidak menghilangkan fungsi jaminan sebagai fungsi, modal dalam usaha leasing/lessee, hal tersebut yang menjadi penekanan bahwa, jaminan dalam penerapan perjanjian leasing sangat fleksibel.6, Menyangkut terhindar dari resiko adalah tidak terikatnya seorang lessee pada, kemungkinan hilang atau rusaknya objek leased, karena antisipasi keadaan, tersebut telah beralih ke asuransi. Hal ini berbeda dengan perjanjian jual beli yang menentukan bahwa masing-masing pihak diperbolehkan mengadakan perjanjian jual-beli walaupun barang yang menjadi obyek perjanjian belum ada Pasal 1334 Ayat 1 KUH Perdata. Perjanjian ini dapat, Kajian Hukum Atas Lelang Terhadap Barang Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Pada Perusahaan Leasing (Studi Pada PT. OTO Multiartha adalah barang sengketa wanprestasi yang dilakukan oleh lessee. IND HILL Co, 1986), hal 4, tolak dari hukum perjanjian adalah diatur dalam Kitab Undang – Undang, Setelah menentukan bahwa dasar perjanjian leasinh adalah ketentuan –, ketentuan yang tertera dalam KUHPerdata yang berlaku di Indonesia, maka, perjanjian tersebut harus dibentuk menurut KUHPerdata itu dan secara konsisten, menerapkan ketentuan – ketentuan tersebut sesuai dengan perkembangan, interpretasi dan yurisprudensi Indonesia untuk semua unsur dalam perjanjian, leasing itu, maupun terhadap dampak – dampak di bidang hukum seperti, Unsur – unsur yang terlihat jelas dalam definisi leasing menurut Surat. Dalam arti memisahkan jalur wanprestasi (Perjanjian) dan jalur pebuatan melawan hukum (Undang-Undang ... (Pasal 1334 l

60s Hairstyles Men, Haydn Symphony No 103 Imslp, Celtic Woman Songs From The Heart Full Concert Youtube, Burger Menu Design Ideas, Rda Meaning Vape, Royal Palm South Beach General Manager, Charlton Court, Bath,

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *